KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1979
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU
ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena
berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat
pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai yang
dimaksud dalam Undang-uindang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, dipandang perlu untuk digariskan pokok-
pokok kebijaksanaan yang mengarah kepada usaha untuk menunjang
kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan di bidang
ekonomi khususnya;
b. Bahwa pokok-pokok kebijaksanaan tersebut harus dapat menjabarkan
perwujudan daripada penataan kembali penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah sebagai dimaksud dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 serta
Catur Tertib di bidang pertanahan seperti tercantum dalam REPELITA
KETIGA;
c. Bahwa karena syarat-syarat pemberian dan penguasaan hak-hak atas
tanah asal konversi hak Barat sebagai yang dimaksud di atas sudah tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
penyelesaiannya perlu dilakukan dengan pemberian hak baru;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1978;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/80-1983/84;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO-NESIA TENTANG POKOK-
POKOK KEBIJAKSA-NAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU
ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT.
Pasal 1
(1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat,
jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980,
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat
berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
(2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya, penguasaan dan
pemilikannya dengan memperhatikan: – 2 –
PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM
a. masalah tata guna tanahnya;
b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. keadaan kebun dan penduduknya;
d. rencana pembangunan di daerah;
e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggrap tanah/penghuni
bangunan.
Pasal 2
Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap
sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah
tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan
umum.
Pasal 3
Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan
untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh
suatu Panitia Penaksir.
Pasal 4
Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan
ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan limgkungan hidup lebih tepat
diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru
kepada rakyat yang mendudukinya.
Pasal 5
Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak
Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada
rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut
kepentingan bekas pemegang hak tanah.
Pasal 6
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki
oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi
pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut
Pasal 1.
Pasal 7
Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan
berdasarkan Keputusan Presiden ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
mendengar Menteri-Menteri yang bersangkutan.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEHARTO)